Pelajaran Dari Masyarakat Dayak (Gerakan Sosial & Resiliansi Ekologis di Kalimantan Barat) – WWF-Biodiversity Support Program (BSP) Institut Dayakologi

Rumah Panjang merupakan elemen pokok yang mendukung kebudayaan Dayak. Gaya hidup di rumah Panjang memungkinkan tumbuhnya semangat kebersamaan dan solidaritas serta memungkinkan transfer pengetahuan secara otomatis dari generasi tua ke generasi muda. Ketika orang Dayak masih tinggal di rumah-rumah panjang, semangat solidaritas sangat kuat, karena tidak ada rintangan yang berarti dalam berkomunikasi. Setiap kejadian penting dalam kehidupan–seperti kelahiran, pernikahan ataupun kematian–secara otomatis dipikul bersama-sama sebagai sebuah keluarga besar. Ketika salah satu anggota keluarga rumah panjang berhasil menangkap binatang buruan, dagingnya akan dibagi bersama-sama dengan seluruh anggota rumah panjang yang lain. Semangat kolektivitas dalam pekerjaanpun menjadi lebih kuat.

Sangat disayangkan bahwa pemerintah Indonesia menghancurkan rumah Panjang sejak tahun 1960-an. Khawatir akan semangat solidaritas dan persatuan yang kuat di antara para penghuni rumah Panjang, pemerintah melemparkan tuduhan bahwa cara hidup di rumah Panjang adalah tidak sehat, bertentangan dengan moral dan menyerupai gaya hidup komunis. Kemudian penghancuran rumah panjang-pun dimulai; dan orang Dayak tidak berdaya untuk menghentikannya, terutama sejak isu Komunis di-introdusir. Di kabupaten Ketapang, Sambas, Sanggau dan Sintang, rumah Panjang tidak lagi ditemukan. Satu-satunya rumah Panjang yang tersisa di kabupaten Pontianak adalah Sahapm, yang dipertahankan oleh pemerintah lebih untuk kepentingan parawisata. Beberapa rumah Panjang masih terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu, karena lokasinya yang relatif lebih terpencil; serta karena tradisi rumah panjang pada subsuku Dayak Iban, Kayaan dan Kenyah relatif lebih kuat sehingga tidak mudah dihancurkan.
94, 95

Acara-acara televisi penuh dengan distorsi dan kebohongan. Kekerasan diperkenalkan melalui film-film di televisi sebagai satu-satunya jalan untuk memecahkan masalah. Sinetron-sinetron TV, sebagai simbol modernisasi dan kebahagiaan, memperkenalkan gaya hidup glamor dan penuh kemewahan. Melalui iklan-iklan di televisi, para penonton diperkenalkan pada berbagai ‘kebutuhan’ baru sebagai syarat untuk hidup sebagai orang modern, yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi atas barang-barang yang belum tentu dibutuhkan masyarakat yang hidup di kampung.
93

Pengaruh media, terutama televisi, sungguh menakjubkan. Televisi tidak hanya telah mengambil alih komunikasi masyarakat yang seharusnya terjadi selama waktu luang di malam hari, akan tetapi juga memperkenalkan modernisasi yang mengubah persepsi orang tentang kehidupan. Di kampung-kampung dimana listrik belum tersedia, masyarakat rela berjalan 5-7 kilometer ke kampung tetangganya hanya untuk menonton acara televisi di malam hari. Hanya dengan penerangan dari api obor atau senter, atau bahkan tanpa penerangan sama sekali–tua muda, pria dan wanita–berduyun-duyun ke desa tetangga sepulangnya mereka dari ladang.
92

Sekolah merupakan institusi lain yang menjadi alat marginalisasi masyarakat adat di Indonesia. Pendidikan formal di Indonesia menimbulkan ekses berupa dominasi budaya luar terhadap orang Dayak. Sistem Pendidikan yang diterapkan tidak berakar pada budaya lokal dan mendorong anak didik untuk berkarir sebagai teknokrat, serta percaya modernisasi adalah satu-satunya pilihan bagi kehidupan manusia yang lebih baik di masa depan. Proses erosi budaya yang sedang berlangsung dalam masyarakat Dayak dipercayai merupakan salah satu akibat dari sistem pendidikan formal yang diterapkan.

Selain itu, pendidikan formal di Indonesia telah direkayasa oleh pemerintah untuk digunakan sebagai sarana efektif untuk menyebarkan propaganda politik pemerintah melalui pelajaran tambahan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang menjadi keharusan di setiap tingkat pendidikan formal di Indonesia selama rezim Soeharto. Mata pelajaran seperti PPKN dan sejarah–termasuk pelajaran khusus yaitu PSBP (Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa)–telah digunakan untuk menyebarkan kebohongan dan pemujaan atas diri Soeharto. Oleh sebab itu, murid-murid tidak dapat berpikir kritis dan analitis sebagai hasil dari pendidikan di sekolah. Justru sebaliknya, sekolah telah menjadi bagian dari proses kolonialisasi atas pemikiran dan kesadaran.

Pendidikan formal telah menciptakan jurang pemisah antara penerima pendidikan formal ini dengan akar kebudayaan mereka. Di sekolah anak-anak belajar tentang kereta api, kuda, pupuk dan pestisida, serta cerita rakyat dari luar yang menyebabkan mereka beranggapan bahwa kebudayaan Dayak adalah primitif dan kuno. Sehingga pemahaman mereka mengenai apa itu kerja dan bukan, apa itu pekerjaan dan pengangguran juga berubah. Pekerjaan didefinisikan sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta; sedangkan menjadi seorang petani atau penoreh karet tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Hal ini justru menciptakan ketergantungan daripada kemandirian, dan pencucian otak orang-orang Dayak di kampung dimana makin banyak generai muda mencari pekerjaan di kota-kota sebagai pekerja kasar.
90

Pemerintahan yang baik biasanya digunakan sebagai istilah untuk memperhalus makna dari berkurangnya korupsi di pemerintahan, tetapi “pemerintahan yang baik” dan “pemerintahan yang buruk” lebih mengarah kepada gambaran hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang dipimpin, dan bukan pemerintah itu sendiri. Karakteristik dari pemerintahan yang baik termasuk: keterbukaan, tanggung jawab, penegakan hukum, HAM dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. “Pemerintahan yang baik” mengacu pada suatu hubungan yang sehat dimana program pengambilan keputusan pemerintah dan hal-hal keuangan bersifat transparan; rakyat dan pemerintah sama-sama bertanggung jawab terhadap hukum dalam kerangka keadilan, serta masyarakat sipil mewakili semua suara dari berbagai kalangan masyarakat dalam memberikan masukan pada putusan-putusan yang dibuat pemerintah. Dalam pemerintahan yang demokratis, peningkatan kualitas pemerintahan dilakukan dengan memperkuat masyarakat sipil sehingga rakyat bertanggung jawab mengawasi dan memperbaiki pemerintahan. LSM-LSM yang mendukung “pemerintahan yang baik” tidak bermaksud untuk mengganti pemerintah dengan LSM-LSM, tetapi untuk menumbuhkan hubungan yang positif antara warga negara dengan pemerintah.
30

Pemerintahan didefinisikan sebagai interaksi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil “Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang beranekaragam yang diorganisasi oleh masyarakat itu sendiri yang bergerak dalam dunia politik kemasyarakatan sehubungan dengan kepentingan-kepentingan dan agenda-agenda mereka.” Contoh organisasi masyarakat sipil berkisar dari suku-suku lokal dan kelompok-kelompok yang dibentuk berdasarkan hubungan keluarga, sampai dengan kelompok-kelompok masyarakat mandiri, organisasi-organisasi bisnis, organisasi-organisasi buruh dan LSM-LSM yang memfokuskan pada suatu itu seperti isu pembangunan, kesehatan, bantuan untuk bencana, dan atau lingkungan.
29

Walaupun UUD’45 dan Pancasila dapat diartikan sebagai dasar bagi masyarakat yang pluralistis, namun dalam prakteknya digunakan sebagai alat untuk mensahkan kekuasaan sebuah pemerintahan terpusat yang kuat, dengan kekuatan militer yang menekan.

UUD tersebut menciptakan presiden yang kuat, DPR yang lemah dan tidak adanya pengadilan yang mandiri. “Tanggung jawab penguasa terhadap warga negara tidak dijelaskan lebih mendetil atau diatur dalam istilah-istilah hukum… Tidak mungkin menuntut para penguasa…bagi penegakan hukum yang dilakukan dengan tidak benar,” tulis seorang pengamat. Hak-hak ada serta lembaganya diakui dalam UUD’45. Sebaliknya, UU Agraria 1960 hanya mengakui hukum, hak dan lembaga adat jika pengakuan tersebut tidak menghambat “pembangunan”. Sama seperti negara-negara lain di dunia ini dimana terdapat masyarakat adat punya hak dalam pembangunan tapi tidak memiliki hak terhadap SDA mereka. Pemerintah Indonesia dapat memaksakan kehendaknya kapan dan dimana pun untuk menghilangkan keanekaragaman dan adat, dan mensahkan tindakan tersebut secara hukum sebagai “pembangunan”.
25

Adat merujuk pada kepercayaan, hak dan tanggung jawab budaya, hukum dan pengadilan adat, praktek-praktek adat, dan lembaga mandiri yang dimiliki oleh sebuah kelompok adat sebelum digabungkan dalam pemerintahan kolonial atau sesudah kolonial. Aspek khusus adat adalah wilayah yang berbeda satu dengan lainnya serta dapat beradaptasi dengan situasi baru seiring perkembangan jaman.

Ketika penjajah bangsa Eropa (contoh Belanda di Indonesia) menggabungkan sebuah wilayah, mereka umumnya mengizinkan sistem nilai yang telah ada itu (adat) untuk terus berlanjut sampai pemerintahan membuat lembaga baru untuk menggantikannya. Konflik-konflik penguasa baru dengan sistem yang telah ada sebelumnya makin memanas dengan berlalunya waktu. Dan ketika konflik antara sistem lama dengan sistem baru memuncak, pemerintahan yang berkuasa dapat secara formal menghancurkan hak-hak adat itu. Ketika Indonesia bebas dari penjajahan kolonial Belanda, Pemerintahan Indonesia yang baru melanjutkan kebijakan Belanda dalam hal pengakuan atas adat, tapi hanya jika adat itu tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintahan.
23

Penguasaan negara selama 5 dekade telah menciptakan krisis sosial dan ekologis di Indonesia. Pada tahun 1949 luas hutan Indonesia 150 juta hektar, 75% dari luas negara. Tahun 1990, 35% dari hutan tersebut telah hilang. Statistik ini membuktikan lebih dari sekedar cerita tentang perubahan ekosistem hutan. Luasnya perubahan hutan memperlihatkan luasnya campur tangan pemerintah dalam menghancurkan lembaga lokal yang berhubungan dengan ekosistem hutan. Ini suatu kejutan yang tidak menyenangkan yang secara terus-menerus menciptakan penderitaan bagi banyak daerah yang didiami lebih dari 40 juta orang yang mempunyai pola pertanian asli, termasuk soal pengelolaan hutan.
22-23

Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, yang disatukan sebuah lautan luas yang menghubungkan Benua Australia dan Asia; serta memiliki flora dan fauna yang merupakan ciri khas kedua benua tersebut. Situasi geografis ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak memiliki keanekaragaman hayati. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki keanekaragaman budaya, dengan jumlah penduduk 210 juta orang, lebih dari 250 budaya asli dan ada sekitar 600 bahasa. Masing-masing kelompok telah mengembangkan kearifan lokal untuk memelihara keharmonisan hidup dengan alam, didukung hukum adat setempat dan institusi yang secara politis mengatur tabiat manusia. Mayoritas orang Indonesia dipengaruhi langsung ekosistem alami yang sehat.
21

Resiliensi diartikan sebagai kekenyalan, daya pulih, kemampuan ekosistem untuk mengatur kembali dan memperbaharui dirinya sendiri tanpa kehilangan fungsi maupun keanekaragamannya.
18

Terjemahan dari buku Indigenous Social Movement and Ecological Resilience: Lesson from the Dayak of Indonesia (USA: BSP, 2000) yang diedit oleh Janis B. Alcorn and Antoinette G. Royo.

Editor: Nico Andasputra, John Bamba & Edi Petebang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s